• Sri Mulyani menyampaikan bahwa yang akan dipaparkan dalam Rapat Kerja ini adalah terkait perkembangan makro fiskal terkini dan dampaknya pada pelaksanaan APBN 2019 dan pokok-pokok APBN 2020
• Ekonomi dunia 2019 tumbuh terendah sejak krisis keuangan global pada 2008, yaitu pada 2016 sebesar 3,4 persen, pada 2017 sebesar 3,8 persen, pada 2018 sebesar 3,6 persen, pada 2019 diproyeksikan 3,0
  sebesar persen, dan pada 2020 diproyeksikan sebesar 3,4 persen.
• Kegiatan ekonomi dan investasi mengalami perlambatan dan resesi global karena ketidakpastian ekonomi, selain itu risiko global yang harus diwaspadai adalah perang dagang yang mengakibatkan penurunan manufaktur dan investasi, resesi ekonomi, serta tensi geopolitik.
• Menurut Sri Mulyani permintaan barang semakin menurun yang menyebabkan kegiatan ekspor melemah, disisi lain meskipun kontribusi perdagangan internasional terhadap pertumbuhan mengalami penurunan di tengah tekanan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan semester 1 tahun 2019 masih tumbuh stabil sebesar 5,06 persen. Selain itu nilai tukar rupiah sampai dengan Oktober 2019 relatif stabil pada kisaran Rp14,167/USD dengan kecenderungan menguat sejalan dengan masuknya aliran modal ke domestik, stabilitas perekonomian juga didukung perkembangan inflasi yang stabil dimana tingkat inflasi sampai dengan Oktober 2019 mencapai 3,13 persen.
• Program pemerintah terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan ketimpangan pendapatan, dimana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) akan terus didorong agar tetap on track dan produktif sebagai instrumen counter cyclical.
  
• Dampak perlambatan beberapa sektor ekonomi terlihat dari penerimaan pajak sectoral.
• Lemahnya kinerja perdagangan internasional juga tercermin pada perlambatan kinerja bea masuk dan bea keluar yang terjadi di beberapa sektor lapangan usaha utama.
• Pelemahan harga komoditas berdampak pada penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam, sementara PNPB non sumber daya alam masih tumbuh baik.
• Terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ia memaparkan bahwa TKDD meningkat sebesar 30,7 persen yang mana telah mendorong peningkatan kemandirian daerah. Namun, meskipun setiap tahun dana ditransfer ke desa tapi masih banyak desa (sekitar 20 ribu) masih masuk sebagai desa tertinggal dan saat ini muncul desa-desa baru untuk mendapatkan uang padahal penduduknya tidak ada dan terkait hal ini akan segera diverifikasi.
• Rasio utang Indonesia terkendali dijaga sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PBD), dimana terdapat evaluasi pembiayaan utang, yaitu:

a. Pembiayaan utang sejak 2018 memiliki negative growth dan rasio utang relative rendah.

b. Pembiayaan utang lebih memprioritaskan utang dalam mata uang Rupiah yang bersumber dari
pasar domestik.

c. Kenaikan pembiayaan utang juga dibarengi dengan peningkatan anggaran kesehatan, pendidikan, infrastruktur, termasuk belanja Pemerintah melalui transfer ke daerah dan dana desa.

• Pertumbuhan pembayaran bunga utang menurun sejak 2018, dimana terdapat evaluasi pembayaran bunga utang, yaitu:

a. Perbaikan credit rating berdampak pada yield SBN mengalami tren penurunan.

b. Pemerintah juga tetap memanfaatkan sumber pembiayaan rumah yang tersedia.

c. Pemerintah dapat melakukan transaksi lindung nilai dalam rangka mengendalikan pembayaran kewajiban utang (cicilan pokok dan bunga utang).

• Arah kebijakan pembiayaan utang 2020 yaitu meningkatkan produktivitas utang dengan tetap mengedepankan pengelolaan utang yang prudent guna mengendalikan risiko dan menjaga keseimbangan fiscal, selain itu kebijakan pembiayaan utang harus memenuhi prinsip kehati-hatian, efisiensi biaya utang, produktivitas, dan, keseimbangan ekonomi.
• APBN 2020 disusun berdasarkan indikator ekonomi makro untuk mencapai target pembangunan tahun 2020. Adapun indikator ekonomi makro terdiri dari: Pertumbuhan Ekonom diangka 5,3 perseni, Inflasi
  diangka 3,1 persen yoy, Nilai Tukar diangka Rp14.400/USD, Suku Bunga diangka 5,4 persen, Harga Minyak diangka 63 USS/Barrel, Lifting Minyak diangka 755 ribu barrel/hari, dan Lifting Gas diangka 1.191 ribu barrel/hari. Sedangkan Terget Pembangunan terdiri dari: Pembangunan di angka 4,8-5,0 persen, Kemisikinan diangka 8,5-9,0 persen, Gini Rasio di angka 0,375-0,380 indeks, dan Indeks Pembangunan Manusia diangka 72,51.
• Kebijakan fiskal untuk mendukung Indonesia maju, Postur APBN 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap mampu adaptif menghadapi risiko perekonomian.
• Fokus belanja pemerintah pusat tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah supaya lebih efisien dan efektif dengan sasaran antara lain: SDM yang berkualitas, Penguatan Program Perlindungan Sosial, Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Birokrasi yang Efisien, Melayani, dan Bebas Korupsi. \
• Pembiayaan yang kreatif dan inovatif, dengan kebijakan pembiayaan:

a. Menjaga rasio utang di kisaran 30 persen PDB, primary balance menuju positif, menjaga defisit pada batas aman yaitu 1,76 persen PDB.

b. Pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendorong peran BUMN sebagai agen pembangunan.

c. Penguatan peran quasi fiscal untuk akselerasi infrastruktur, kemudahan akses pembiayaan.

d. Mendorong pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestic, dan memanfaaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk antisipasi ketidakpastian.

e. Terus mendorong Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) sebagai Souvereign Wealth Fund (SWF) dan mendorong peningkatan ekspor melalui program NIA.

• Beberapa hal yang perlu diantisipasi pada tahun 2020, yaitu:

a. Pelemahan perekonomian global di tahun 2019 telah menyebabkan banyak negara mulai mengalami pelemahan bahkan resesi dan kemungkinan akan berlanjut di tahun 2020.

b. Momentum pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus dijaga
dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai instrument countercyclical dalam merespons kondisi perekonomian yang dihadapi.

c. Iklim investasi harus terus dijaga dan ditingkatkan baik di tingkat pusat maupun daerah agar dapat mendorong kinerja investasi di dalam negeri di tengah melambatnya kinerja ekspor impor akibat pelemahan ekonomi dunia.

d. Sinergitas kebijakan antar pemangku kebijakan (Pemerintah, Otoritas, Moneter, OJK dan sector riil serta Pemda) perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

• Kementerian Keuangan mengatakan bahwa masih ada jawaban tertulis yang akan dikirimkan ke anggota Komisi 11.